Ternyata perceraian tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan. Perbedaan pandangan politik suami-istri juga bisa mengakibatkan perceraian. Sebelum data statistik dipaparkan, barangkali Anda akan merasa geli ketika memerhatikan tren baru perceraian. Mungkin juga Anda akan waspada untuk menanggulangi perceraian mengingat perbedaan politik akan semakin kentara dan menguat saat Pemilu, Pilpres, dan Pilkada akan digelar.

Menurut kesimpulan yang dibuat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (BPA-MA), ketika dinamika politik nasional seperti Pemilu dan Pilpres semakin ramai, angka perceraian menjadi tinggi. Sebaliknya setelah pesta demokrasi tersebut usai digelar, angka perceraian menurun.

Masih menurut BPA-MA, dari 285.184 perceraian di seluruh Indonesia, sebanyak 334 perceraian dipicu karena perbedaan politik pasangan. Secara lokal, angka perceraian karena perbedaan itu terlihat pada: Jawa Timur (221 kasus), Jawa Barat (51), Jawa Tengah (36), Riau (13), Sumatera Selatan, Papua, Sulawesi Selatan (masing-masing 2), Aceh, Bengkulu, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (masing-masing 1). Menurut data statistik 2009, ketika Pemilu dan Pilpres digelar, angka perceraian 402. Pada 2010, saat situasi politik kembali normal, angka perceraian politik menjadi 334 (detikcom, Rabu, 3/7/2011).

Dari data statistik yang disampaikan tersebut, kita menjadi cemas saat pesta demokrasi lima tahunan akan digelar pada 2014. Belum lagi, kalau Pilkada digelar, akan menambah angka perceraian politik.

Jadi, sebelum pesta demokrasi digelar dan belajar dari pengalaman masa lalu, hendaknya setiap pasangan membekali dirinya dengan firman Tuhan. “Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel” (Mal 2:16). Untuk berdemokrasi, setiap pasangan bisa berpandangan politik secara berbeda. Namun, untuk pernikahan hendaknya setiap pasangan sepakat dengan firman itu.

Sumber: Renungan Siang, November 2011