Jakarta, BAHANA
Kebebasan pers harus diimbangi dengan kesetaraan kewajiban kita terhadap negara. Media adalah komunitas yang didalamnya ada roh jurnalisme yang harus lebih besar dari kepentingan bisnis.

Hal itu disampaikan Menkopolhukam, Djoko Suyanto kepada sejumlah media masa yang diundang dalam forum kerjasama antara media dan pemerintah (25/7). Menurut Djoko, keseimbangan ini perlu agar seluruh elemen masyarakat dapat berperan pada fungsinya dan tetap pada frame proses demokrasi yang benar. “Proses demokrasi itu berjalan pada tahapan-tahapannya. Pers harus mematangkan kehidupan demokrasi dan memasarkan program yang semestinya. Kebebasan dan ruang yang diberikan kepada pers sangat besar. Jangan melupakan roh dari jurnalisme itu sendiri,” pesannya. Apa yang terjadi pada Rupert Murdoch (konglomerat media-red) merupakan
contoh yang harus dicermati sebagai suatu pembelajaran bagi media di Indonesia.

Acara ini dimaksudkan untuk membangun sinergi antara kepentingan pemerintah dan kepentingan jurnalis. Selain Djoko, J.Kristiadi juga memaparkan pemikirannya dalam kapasitas sebagai pembicara. Tampak hadir para pemilik dari media-media masa sekuler, Dewan Pers Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia dan praktisi media masa. Media masa berbasis agama seperti Sabili, Berita Umat, BAHANA, Gloria dan lainnya turut melengkapi acara ini. ”Forum
kerjasama ini harus sering kita adakan. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Soalnya ada fenomena, media yang memihak pemerintah itu tidak populer. Jangan sampai hubungan pemerintah dan media masa seperti hubungan Tom dan Jery,” harap Djoko yang langsung meninggalkan diskusi karena panggilan presiden yang mendadak.

Sumber: Majalah Bahana, September 2011