Juni 65 tahun lalu Bung Karno berpidato tentang konsep yang ia tawarkan buat dijadikan dasar falsafah negara yang hendak didirikan tahun 1945 itu. Sidang langsung setuju, dan pada Juni 1945 itu juga dasar negara Indonesia dirumus. Semua kelompok dan golongan setuju dengan usul Sukarno sebab merasa tertampung. Para politisi Islam merasa puas dengan adanya sila ketuhanan yang bahkan kemudian dipasang sebagai sila pertama (semula dalam uraian Sukarno di tempat terakhir). Kaum marxis setuju karena sila keadilan sosial tak lain berarti sosialisme. Para politisi berhaluan liberal berlatar pendidikan modern senang oleh adanya asas demokrasi yang dikukuhkan sebagai sila keempat. Kaum nasionalis bersuka karena sila persatuan Indonesia yang bahkan awalnya diurut sebagai yang pertama oleh Bung Karno sang pemimpin Partai Nasional Indonesia. Kaum minoritas — dari golongan Kristen ada Mr. A.A.Maramis dan Johanis Latuharhary sedang dari kelompok Tionghoa ada Liem Kun Hian, Tan Eng Hoa, Oei Chong Hauw dan Oey Tiang Chui — bersuka cita oleh adanya sila kemanusiaan dan persaudaraan internasional.

Di akhir perang mempertahankan kemerdekaan, yang memberi kemenangan gemilang bagi Indonesia, sukacita dilengkapi oleh penganugerahan doktor kehormatan bagi Bung Karno oleh Universitas Manila, Filipina. Juga Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengapresiasi karya Bung Karno tentang filsafat dasar negara. Pidato Sukarno pada Juni 1945 itupun untuk pertama kalinya dipublikasi luas.

Tapi tiba-tiba, semua “penganut” Pancasila harus terhenyak oleh kritik Sutan Takdir Alisjahbana dalam sebuah orasi ilmiahnya di Bandung. Pancasila dikatakannya belum layak sebagai sebuah konsep filsafat, sebab tidak koheren. Sila yang satu bertentangan dengan sila lainnya. “Pancasila ibarat pasir yang berserakan di pantai,” kata pujangga yang memang dikenal ahli filsafat itu. Yang dicapai Bung Karno pada pidato 1945 itu baru merupakan penyelesaian politis, belum filosofis.

Itulah masalah Indonesia, sampai hari ini. Dasar negara yang belum beres. Maka sistem hukum, yang semestinya didasari oleh falsafah dasar negara itu, pun tak kunjung dapat dikembangkan memenuhi fungsinya. Sehingga, kalau korupsi tak pernah dapat diberantas oleh semua lembaga penegak hukum maupun segala komisi pemberantasan korupsi dan malah secara niscaya kian subur berakar-sulur, kalau kriminalitas semakin berkualitas kadar kekerasan dan kekejiannya, kalau pelanggaran hak-hak kaum minoritas semakin gampang dan seenaknya dilakukan, kalau para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif maupun yudikatif semakin jauh dari keteladanan, semua itu jangan

dicari penyebabnya pada hal-hal lain selain dasar dari sistem hukum itu sendiri. Pancasila belum dapat berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap setiap aturan, undang-undang dan putusan lembaga kehakiman, sehingga sistem hukum tak bisa dikembangkan secara konsisten (padahal konsistensi adalah asas fitriah bagi hukum demi menjamin kepastian hukum dan ketertiban menyeluruh).

Sebetulnya upaya menemukan racikan sistem falsafi buat keutuhan sila-sila itu selama beberapa puluh tahun terakhir telah cukup membawa hasil memadai. Terutama pemikiran yang disumbangkan oleh H. Malik Karim Amrullah (Buya Hamka), Pdt. Helmut Rosin, Moh. Hatta, Pastor N. Drijarkara dan Dr. Mukti Ali. Ada juga yang lumayan memperkaya, seperti Prof. Soediman Kartohadiprodjo. Selebihnya cuma segala teleologi, permainan kata, dan lucu-lucu, tak kecuali dari beberapa profesor yang mengaku wacananya sebagai kajian ilmiah maupun sejumlah pidato gombal dari para politisi terkenal.

Persoalannya, Pancasila selama ini hanya diperlakukan sepenuhnya sebagai entitas politik. Bukan kebenaran yang terutama dituju. Sejak Bung Karno, hingga Soeharto, sehingga reformasi politik 1998 pun cenderung jadi politik depancasilaisasi — P-4 dihapus, BP7 dibubarkan, mata pelajaran PMP di sekolah ditiadakan. Serba politis. Kita ingat Bung Karno, misalnya, pada awal dasawarsa 1960-an mengumandangkan Panca Azimat Revolusi yang di dalamnya Pancasila yang kendati ia ciptakan sendiri sebagai dasar falsafah bangsa dan negara ini ternyata ia jatuhkan harkat dan fungsinya jadi sejajar dengan segala mantera politiknya yang lain. Presiden lainnya tak sudi merayakan Hari Lahir Pancasila 1 Juni lantaran khawatir Presiden pertama makin didewakan dalam sejarah dan takut putra-putri Bung Karno naik pamor politiknya sebagai rival.

Lantaran hanya jadi komoditas politik maka Pancasila pun tak pernah ditelaah secara kritis, kecuali oleh pihak yang secara apriori memang ingin menggusurnya demi menggolkan ideologi pihaknya sendiri. Sikap serba politis dan tak kritis itu ditandai dengan, di satu sisi cenderung memberangus setiap suara kritis, sementara di sisi lainnya menelan bulat-bulat semua wacana yang asalkan berlabel “Pancasila” tak kecuali segala buku Filsafat Pancasila yang kendati ngawur namun dipakai jadi bahan kuliah resmi di mana-mana. Akibatnya tak bisa lain: para pembenci Pancasila semakin yakin pada sikapnya, karena ternyata Pancasila yang diajarkan hanyalah filsafat palsu. Sementara hukum tetap, dan semakin, lumpuh.

Sumber: Majalah Bahana, Juni 2010