Pendampingannya terhadap gereja-gereja yang dirusak begitu mengemuka. Meski perawakannya kecil, ia bisa bergerak lincah melakukan tugas yang disebutnya sebagai pengabdian.

Beberapa tahun belakangan ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) lewat bidang diakonia, tidak lagi berkutat di masalah sosial tok. PGI bergerak maju mengungkap akar masalah dari keterpurukan masyarakat di bidang sosial. 

Pelakon utamanya adalah Pdt. Gomar Gultom MTh, sekretaris eksekutif bidang diakonia PGI. Ia mengawaki arah baru bidang sosial ini yang dieksplorasi dari fakta di lapangan. Kepedulian gereja, sebagai bagian utama tugas sosial sudah dikerjakan oleh gereja-gereja anggota PGI. “Yang kurang dikerjakan gereja adalah mewujudkan peran profetis dimana gereja tampil utuh di tengah masyarakat,” katanya ketika berbincang di kantornya (27/8). 

Kemiskinan yang terjadi disebabkan masyarakat tidak mampu berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang besar. Dalam studi yang dilakukan terungkap bahwa momok yang menakutkan dalam peradaban manusia ini sedikit-banyak disebabkan juga oleh kebijaksanaan negara yang belum sepenuhnya pro-rakyat. “Kami terpanggil untuk mengurusinya. Terutama dalam kaitan politik, hukum, HAM, dan demokrasi,” jelasnya.

Seiring dengan arah baru itulah, Gomar yang diutus HKBP ke struktur PGI ini bergerak mendampingi gereja-gereja yang mengalami pengrusakan. Dengan perawakannya yang kecil, ia sibuk turun ke lokasi melakukan pendampingan. Bersentuhan langsung dengan warga gereja. Bagian dari masyarakat yang terpinggirkan.

Dari HKBPi
Bersentuhan dengan masyarakat luas ternyata bukan hal baru bagi alumnus STT Jakarta ini. Ia sebelumnya menjalani masa vikariat di Tongging, sebuah desa di tepian Danau Toba. 

Pada masa-masa awal pelayanan, ia mendapati warga gereja dan para pendeta terasing dari keterlibatan masalah-masalah sosial. Karena itu, bersama sekelompok kecil pendeta idealis, ia melakukan penyadaran hukum melalui Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). Sebuah LSM yang berupaya menjalankan tugas panggilan gereja untuk hadir bersama masyarakat miskin, lemah dan menderita. Dari situ kepekaan sosialnya tersalur dan terasah. 

HKBP kemudian mempercayakan proses pembinaan para pelayan kepadanya. Kesempatan ini digunakan Gomar untuk mengembangkan bentuk-bentuk pembinaan yang mengasah spiritualitas pelayan ke arah pelayanan di tingkat grass root. 

Dari situ ia ditugasi sebagai Sekretaris Pembinaan HKBP, yang bertanggung-jawab untuk mengelola rekrutmen pelayan HKBP dan pembinaan para pelayan pada 1991. Setelah rekonsiliasi HKBP, dia dipercaya menjadi Kepala Biro Pembinaan HKBP sejak awal 2000. Selama masa ini upaya pembinaan lebih diarahkan untuk merajut kembali persaudaraan para pelayan HKBP yang sempat terkoyak-koyak sebagai akibat konflik di masa lalu. Aktivitas itu dijalaninya hingga menekuni pendidikan S2 di STT Jakarta. 

Di ibu kota, Gomar membentuk Lembaga Penyadaran Hak-hak Warga Negara (LPHWN), dimana ia dipercaya sebagai sekretarisnya. 

Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Kelompok 17. Sebuah kelompok yang mengagas berbagai konsep pembinaan pelayanan pemuda dalam masa-masa awal pembentukan Biro Pemuda PGI.

Fanatisme
Perjalanan panjang aktivitas Gomar tidak membuatnya asing dalam pendampingan gereja. Ketika mengemuka intoleransi yang disebabkan fanatisme agama, ia tidak kaget. 

Namun yang menggelisahkannya adalah minimnya kesadaran hukum gereja. Gereja lokal masih menomorsatukan keselamatannya dalam beribadah. Belum memikirkan akibat yang lebih luas. 

Tidak jarang ia menemukan gereja lokal yang melakukan perdamaian dengan menutup celah hukum. ”Padahal penanganan kasus dan hasilnya bisa menjadi yurisprudensi bagi kasus lain,” jelasnya.

Dalam perdamaian itu gereja kerap ”membayar” untuk memperoleh kebebasan beribadah. Untuk gereja yang ”mampu” tidak menjadi soal. Tapi bagi gereja ekonomi lemah tentu saja ini sangat membebani. 

Karena itu gugatan HKBP Cinere, Depok, —tempat ia aktif memberikan pendampingan, yang telah mengantongi IMB, tetapi kemudian dicabut, diharapkan Gomar bisa menjadi tatanan hukum baru bagi gereja. ”Kita memerlukan yurisprudensi dalam koridor hukum untuk menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.

Sumber: Majalah Bahana, Oktober 2009